Pemberlakuan status darurat militer yang singkat di Korea Selatan (Korsel) berujung pada penetapan Presiden Yoon Suk Yeol sebagai tersangka, serta penangkapan sejumlah pejabat tinggi, termasuk jenderal polisi dan mantan menteri pertahanan, atas tuduhan pemberontakan.
Latar Belakang
-
Pengumuman Darurat Militer: Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer, menuduh kubu oposisi bersekongkol dengan Korea Utara tanpa bukti kuat. Langkah ini lebih dipengaruhi oleh situasi politik internal daripada ancaman dari Korea Utara.
-
Durasi Singkat: Meskipun kabinet setuju untuk mengakhiri darurat militer dalam enam jam, konsekuensinya berkepanjangan.
Penyelidikan dan Penangkapan
-
Tersangka Utama: Presiden Yoon ditetapkan sebagai tersangka pengkhianatan, sedangkan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun diduga sebagai otak di balik deklarasi kontroversial tersebut.
-
Tuduhan Pemberontakan: Jaksa menangkap Kim, bersama dengan Komisaris Jenderal Polisi Cho Ji-ho dan Kepala Polisi Metropolitan Seoul Kim Bong-sik. Mereka dituduh memobilisasi pasukan untuk menghalangi pemungutan suara parlemen terkait pembatalan darurat militer.
Konsekuensi Hukum
-
Ancaman Hukuman: Jika terbukti bersalah memimpin pemberontakan, tersangka bisa dihukum mati atau penjara seumur hidup.
-
Pembatalan Mosi: Mosi untuk memakzulkan Yoon dibatalkan setelah partai berkuasa memboikot pemungutan suara.
Larangan Bepergian
- Penyelidikan Lintas Lembaga: Penyelidikan oleh polisi, jaksa, dan Kementerian investigasi korupsi mengakibatkan larangan bepergian bagi Yoon, yang juga melibatkan Cho Ji-ho dan Kim Bong-sik.
Tindakan Tersangka
- Penutupan Majelis Nasional: Cho dan Kim diduga memerintahkan penutupan kompleks Majelis Nasional, yang menyebabkan larangan bepergian bagi keduanya.
Penangkapan dan penyelidikan terhadap pejabat tinggi, termasuk Presiden, dalam konteks pemberlakuan darurat militer yang dipicu secara internal, mencerminkan gejolak politik di Korsel.
Ada 63 Pulau Baru, Indonesia Ternyata Kini Memiliki 17.380 Pulau